Sejarah Ekonomi Indonesia
SEJARAH
EKONOMI INDONESIA
Kelas : 1EB19
Kelompok : 7
Disusun
Oleh :
Dena
Juliarista (21216800)
Fitri Widia
Wati (22216896)
Hani
Mardiati (23216186)
M. Rizky Ramadoni (24216201)
Tasman (27216304)
UNIVERSITAS
GUNADARMA
2017
MATERI
1. Sejarah Pra Kolonialisme Ekonomi di Indonesia
Yang dimaksud dengan periode
Pra-Kolonialisme adalah masa – masa berdirinya kerajaan – kerajaan di wilayah
Nusantara (sekitar abad ke - 5) sampai sebelum masa masuknya penjajah yang
secara sistematis menguasai kekuatan ekonomi dan politik di wilayah nusantara
(sekitar abad ke - 15 sampai 17). Pada masa itu RI belum berdiri. Daerah -
daerah umumnya dipimpin oleh kerajaan – kerajaan.
Indonesia terletak di posisi geografis
antara benua Asia dan Eropa serta Samudra Pasifik dan Hindia, sebuah posisi
yang strategis dalam jalur pelayaran niaga antar benua. Salah satu jalan sutra,
yaitu jalur sutra laut, ialah dari Tiongkok dan Indonesia, melalui selat Malaka
ke India. Dari sini ada yang ke teluk Persia, melalui Suriah ke laut Tengah,
ada yang ke laut Merah melalui Mesir dan sampai juga ke laut Tengah (Van Leur).
Perdagangan laut antara India, Tiongkok, dan Indonesia dimulai pada abad
pertama sesudah masehi, demikian juga hubungan Indonesia dengan daerah-daerah
di Barat (kekaisaran Romawi).
Perdagangan di masa kerajaan-kerajaan
tradisional disebut oleh Van Leur mempunyai sifat kapitalisme politik, dimana
pengaruh raja-raja dalam perdagangan itu sangat besar. Misalnya di masa
Sriwijaya, saat perdagangan internasional dari Asia Timur ke Asia Barat dan
Eropa, mencapai zaman keemasannya. Raja-raja dan para bangsawan mendapatkan
kekayaannya dari berbagai upeti dan pajak. Tak ada proteksi terhadap jenis
produk tertentu, karena mereka justru diuntungkan oleh banyaknya kapal yang
berlabuh.
Penggunaan uang yang berupa koin emas
dan koin perak sudah dikenal di masa itu, namun pemakaian uang baru mulai
dikenal di masa kerajaan-kerajaan Islam, misalnya picis yang terbuat dari timah
di Cirebon. Namun penggunaan uang masih terbatas, karena perdagangan barter
banyak berlangsung dalam sistem perdagangan Internasional. Karenanya, tidak
terjadi surplus atau defisit yang harus diimbangi dengan ekspor atau Impor
logam mulia.
Kejayaan suatu negeri dinilai dari
luasnya wilayah, penghasilan per tahun, dan ramainya pelabuhan. Hal itu
disebabkan, kekuasaan dan kekayaan kerajaan - kerajaan di Sumatera bersumber
dari perniagaan, sedangkan di Jawa, kedua hal itu bersumber dari pertanian dan
perniagaan. Di masa pra kolonial, pelayaran niaga lah yang cenderung lebih
dominan. Namun dapat dikatakan bahwa di Indonesia secara keseluruhan, pertanian
dan perniagaan sangat berpengaruh dalam perkembangan perekonomian Indonesia.
Dengan kata lain, sistem pemerintahan
masih berbentuk feudal. Kegiatan utama perekonomian adalah:
1. Pertanian, umumnya monokultura, misalnya padi di Jawa dan
rempah–rempah di Maluku.
2. Eksplorasi hasil alam, misalnya hasil laut, hasil tambang,
dll.
3. Perdagangan besar antarpulau dan antarbangsa yang sangat
mengandalkan jalur laut.
Kerajaan-kerajaan besar yang pernah
muncul dalam sejarah Indonesia diantaranya seperti Sriwijaya (abad ke-8),
Majapahit (abad ke – 13 samapi 15) maupun Banten (abad ke – 17 sampai 18)
merupakan kerajaan - kerajaan yang sangat menguasai tiga kegiatan ekonomi
diatas.
2. Sistem Monopoli VOC yang terjadi di Indonesia
A. Terbentuknya VOC
Keberhasilan
ekspedisi - ekspedisi Belanda dalam mengadakan perdagangan rempah-rempah
mendorong pengusaha - pengusaha Belanda yang lainnya untuk berdagang ke
Nusantara. Diantara mereka terjadi persaingan. Disamping itu mereka harus
menghadapi persaingan dengan Portugis, Spanyol dan Inggris. Akibatnya mereka
saling menderita kerugian, dan juga sering terjadinya perampokan - perampokan
oleh bajak laut. Atas prakarsa dari 2 orang tokoh Belanda yaitu Pangeran
Maurits dan Johan van Olden Barnevelt pada tahun 1602 kongsi - kongsi dagang
Belanda dipersatukan menjadi sebuah kongsi dagang besar yang diberi nama VOC
(Verenigde Oost Indesche Compagnie atau Persekutuan
Maskapai Perdagangan Hindia Timur),
pengurus pusat VOC terdiri dari 17 orang. Pada tahun 1602 VOC membuka
kantor pertamanya di Banten yang dikepalai oleh Francois Witter.
Mulai tahun 1602 Belanda secara
perlahan-lahan menjadi penguasa wilayah yang kini adalah Indonesia, dengan
memanfaatkan perpecahan di antara kerajaan - kerajaan kecil yang telah
menggantikan Majapahit. Satu-satunya yang tidak terpengaruh adalah Timor Portugis,
yang tetap dikuasai Portugal hingga 1975 ketika berintegrasi menjadi provinsi
Indonesia bernama Timor Timur. Belanda menguasai Indonesia selama hampir 350
tahun, kecuali untuk suatu masa pendek di mana sebagian kecil dari Indonesia
dikuasai Britania setelah Perang Jawa Britania - Belanda dan masa penjajahan
Jepang pada masa Perang Dunia II. Sewaktu menjajah Indonesia, Belanda
mengembangkan Hindia - Belanda menjadi salah satu kekuasaan kolonial terkaya di
dunia. 350 tahun penjajahan Belanda bagi sebagian orang adalah mitos belaka
karena wilayah Aceh baru ditaklukkan kemudian setelah Belanda mendekati
kebangkrutannya.
Pada abad ke - 17 dan 18 Hindia -
Belanda tidak dikuasai secara langsung oleh pemerintah Belanda namun oleh
perusahaan dagang bernama Perusahaan Hindia Timur Belanda atau VOC. VOC telah
diberikan hak monopoli terhadap perdagangan dan aktivitas kolonial di wilayah
tersebut oleh Parlemen Belanda pada tahun 1602. Markasnya berada di Batavia,
yang kini bernama Jakarta.
Tujuan utama VOC adalah mempertahankan
sistem monopoli terhadap perdagangan rempah - rempah di Nusantara. Hal ini
dilakukan melalui penggunaan dan ancaman kekerasan terhadap penduduk di
kepulauan - kepulauan penghasil rempah-rempah dan terhadap orang-orang non -
Belanda yang mencoba berdagang dengan para penduduk tersebut. Contohnya, ketika
penduduk Kepulauan Banda terus menjual biji pala kepada pedagang Inggris,
pasukan Belanda membunuh atau mendeportasi hampir seluruh populasi dan kemudian
mempopulasikan pulau - pulau tersebut dengan pembantu-pembantu atau budak -
budak yang bekerja di perkebunan pala. VOC menjadi terlibat dalam politik
internal Jawa pada masa ini, dan bertempur dalam beberapa peperangan yang
melibatkan pemimpin Mataram dan Banten.
B. Tujuan Dibentuknya VOC
Berikut merupakan
beberapa tujuan dibentuknya VOC:
1. Menghindari persaingan tidak sehat diantara sesama pedagang
Belanda untuk keuntungan maksimal.
2. Memperkuat posisi Belanda dalam menghadapi persaingan, baik
dengan bangsa - bangsa Eropa lainnya maupun dengan bangsa - bangsa Asia.
3. Membantu dana pemerintah Belanda yang sedang berjuang
menghadapi Spanyol.
C. Hak - hak Istimewa VOC
Agar dapat melaksanakan tugasnya dengan leluasa VOC diberi
hak-hak istimewa atau Hak Oktroi oleh pemerintah Belanda :
1. Memonopoli perdagangan.
2. Mencetak dan mengedarkan uang.
3. Mengangkat dan memberhentikan pegawai.
4. Mengadakan perjanjian dengan raja-raja.
5. Memiliki tentara untuk mempertahankan diri.
6. Mendirikan benteng.
7. Menyatakan perang dan damai.
8. Mengangkat dan memberhentikan penguasa-penguasa setempat.
9. Politik Perdagangan Dan Kebijakan Pemerintahan VOC.
Peraturan - peraturan yang ditetapkan
VOC dalam melaksanakan monopoli perdagangan antara lain :
a. Verplichte Laverantie : Yaitu penyerahan wajib hasil bumi
dengan harga yang telah ditetapkan oleh
VOC dan melarang rakyat menjual hasil buminya selain kepada VOC.
b. Contingenten : Yaitu kewajiban bagi rakyat untuk
membayar pajak berupa hasil bumi. Peraturan
tentang ketentuan areal dan jumlah
tanaman rempah-rempah yang boleh ditanam.
c. Ekstirpasi : Yaitu hak VOC untuk menebang tanaman rempah -
rempah agar tidak terjadi over produksi yg dapat menyebabkan harga rempah -
rempah merosot.
d. Pelayaran Hongi : Yaitu pelayaran dengan perahu kora - kora
(perahu perang) untuk mengawasi pelaksanaan monopoli perdagangan VOC dan
menindak pelanggarnya.
Beberapa gubernur jendral VOC yang
dianggap berhasil dalam mengembangkan usaha dagang dan kolonisasi VOC di
Nusantara antara lain :
1. Jan Pieterzoon Coen (1619 - 1629)
Dikenal
sebagai peletak dasar imperialisme Belanda di Nusantara. Ia dikenal pula dengan
rencana kolonisasinya dengan memindahkan orang - orang Belanda bersama
keluarganya ke Indonesia.
2. Antonio Van Diemen (1636 - 1645)
Ia
berhasil memperluas kekuasaan VOC ke Malaka pada tahun 1641. Ia juga
mengirimkan misi pelayaran yang dipimpin
Abel Tasman ke Australia, Tasmania, Selandia baru.
3. Joan Maetsycker (1653
- 1678)
Ia
berhasil memperluas wilayah kekuasaan VOC ke Semarang Padang dan Menado.
4. Cornelis Speeldman (1681 - 1684)
Ia
menghadapi perlawanan didaerah dan tidak berhasil mengalahkan Sultan Agung
Trunojoyo dan Sultan Ageng Tirtayasa.
D. Sistem Birokrasi VOC
Untuk memerintah wilayah - wilayah di Nusantara VOC mengangkat
seorang gubernur jendral yang dibantu
oleh empat orang yang disebut Raad van Indie (dewan India).
Dibawah gubernur jendral diangkat beberapa gubernur yang
memimpin suatu daerah. Dibawah gubernur terdapat beberapa Residen yang dibantu
oleh Asisten Residen. Pemerintahan dibawahnya lagi diserahkan pada pemerintahan
tradisional, seperti Raja dan Bupati. VOC menerapkan sistem pemerintahan tidak
langsung (Indirect rule) dengan memanfaatkan sistem Feodalisme.
E. Kemunduran VOC
Kemunduran dan kebangkrutan VOC terjadi sejak awal abad ke –
18, disebabkan oleh :
1. Banyak korupsi yang dilakukan oleh pegawai - pegawai VOC.
2. Anggaran pegawai terlalu besar maka mengakibatkan semakin
luasnya wilayah kekuasaan VOC.
3. Biaya perang untuk memadamkan perlawanan rakyat terlalu
besar.
4. Persaingan dengan kongsi dagang negara lain, misalnya dengan
EIC milik Inggris.
5. Hutang VOC yang sangat besar.
6. Pemberian deviden kepada pemegang saham walaupun usahanya
mengalami kemunduran
7. Berkembangnya paham Liberalisme sehingga monopoli perdagangan
yang diterapkan VOC tidak sesuai lagi untuk diteruskan.
8. Kendudukan Perancis terhadap negara Belanda pada tahun 1795.
F. VOC Dibubarkan
Pada tahun 1795 dibentuk panitia pembubaran VOC dan hak - hak
istimewa VOC dihapus. Pada tanggal 31 Desember 1799 VOC dibubarkan dengan saldo
kerugian sebesar 134,7 juta gulden. Selanjutnya semua hutang dan kekayaan VOC
diambil alih oleh Pemerintah Kerajaan Belanda.
3. Sistem Tanam Paksa yang Terjadi di Indonesia Beserta Tahun Terjadinya
A. Sistem Tanam Paksa
Sistem Tanam Paksa (Cultuurstelsel), merupakan peraturan yang
dikeluarkan Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch pada tahun 1830 yang mengharuskan
setiap desa menyisihkan 20% tanahnya untuk ditanami komoditi yang laku dipasar
ekspor, khususnya tebu, tarum (nila) dan kopi. Hasil tanaman ini nantinya harus
dijual kepada pemerintah belanda dengan harga yang telah ditetapkan. Sedangkan
Penduduk desa yang tidak punya tanah harus bekerja selama 75 hari setiap tahun
(20% dari 365 Hari) pada perkebunan milik pemerintah belanda, hal tersebut
menjadi semacam pengganti pajak bagi rakyat.
Namun pada kenyataannya peraturan Sistem Tanam Paksa (Tanam Paksa) bisa dikatakan tidak sesuai
karena pada prakteknya seluruh wilayah pertanian wajib ditanami tanaman yang
laku ekspor dan hasilnya diserahkan kepada pemerintahan Kolonial. Tanah yang
digunakan untuk praktik Tanam Paksa pun masih dikenakan pajak (seharusnya bebas
pajak). Sedang Warga yang tidak mempunyai lahan pertanian harus bekerja selama
setahun penuh (seharusnya hanya 75 hari) di lahan pertanian Belanda.
Pada tahun 1830 saat pemerintah belanda hampir bangkrut
setelah terlibat Perang Diponegoro (1825-1830), kemudian Gubernur Jenderal Judo
mendapat izin untuk menjalankan Cultuur Stelsel (Sistem Tanam Paksa) dengan
tujuan utama untuk menutup defisit anggaran pemerintah penjajahan dan mengisi
kas pemerintahan jajahan yang saat itu kosong.
Untuk menyelamatkan Negeri Belanda dari kebrangkrutan,
kemudian Johanes van den Bosch diangkat sebagai gubernur jenderal di Indonesia
dengan tugas pokok mencari dana semaksimal mungkin untuk mengisi kas negara
yang kosong, membiayai perang serta membayar hutang. Untuk menjalankan tugas
yang berat tersebut, Gubernur Jenderal Van den Bosch memfokuskan
kebijaksanaannya pada peningkatan produksi tanaman ekspor.
Awal adanya Sistem tanam paksa karena pemerintah kolonial
beranggapan bahwa desa desa di Jawa berutang sewa tanah kepada pemerintah
kolonial, yang seharusnya diperhitungkan (membayar) senilai 40% dari hasil
panen utama desa. kemudian Van den Bosch menginginkan setiap desa menyisihkan
sebagian tanahnya untuk ditanami komoditi yang laku di pasar ekspor Eropa
(tebu, nila dan kopi). Penduduk kemudian di wajibkan untuk menggunakan sebagian
tanah pertaniannya (minimal 20% atau seperlima luas) dan menyisihkan sebagian
hari kerja (75 hari dalam setahun) untuk bekerja bagi pemerintah.
Dengan menjalankan tanam paksa, Pemerintah Kolonial
beranggapan desa akan mampu melunasi hutang pajak tanahnya. Seandainya
pendapatan desa dari penjualan komoditas ekspor itu lebih besar dari pajak
tanah yang harus dibayar, desa akan mendapat kelebihannya. namun Jika kurang,
desa harus membayar kekurangannya.
Oleh karena itu, Van den Bosch mengerahkan rakyat jajahannya
untuk melakukan penanaman tanaman yang hasilnya dapat laku di pasaran ekspor.
Berikut Sistem yang disusun Van den Bosch Setibanya di Indonesia (1830).
1) Sistem tanam bebas harus dirubah menjadi tanam wajib dengan
jenis tanaman yang telah ditentukan oleh pemerintah.
2) Sistem sewa tanah dengan uang harus dihapus karena
pemasukannya sedikit serta pelaksanaannya yang sulit.
3) Pajak terhadap tanah harus dibayar dengan menyerahkan
sebagian dari hasil tanamannya kepada pemerintah kolonial.
Tanam paksa sendiri diterapkan secara
perlahan mulai tahun 1830 sampai 1835. Menjelang tahun 1840 sistem ini telah
berjalan sepenuhnya di Jawa.
Bagi pemerintah kolonial (Belanda),
Sistem Tanam Paksa menuai sukses besar. Karena antara 1831-1871 Batavia tidak
hanya dapat membangun sendiri, tapi punya hasil (laba) bersih 823 juta golden
untuk kas yang dikirim ke Kerajaan Belanda.
Umumnya 30% anggaran belanja Kerajaan
Belanda berasal dari kiriman Batavia. Bahkan Pada tahun 1860-an, 72% penerimaan
Kerajaan Belanda didapat dari Oost Indische (Hindia Belanda). Pada saat itu
Batavia menjadi sumber modal Kerajaan Belanda untuk membiayaai
proyek-proyeknya. Misalnya, untuk membiayai kereta api di Belanda yang saat itu
serba mewah.
Sistem tanam paksa yang kejam ini,
akhirnya dihapus pada tahun 1870 setelah memperoleh protes keras dari berbagai
kalangan di Belanda, meskipun pada kenyataannya Sistem Tanam Paksa untuk
tanaman kopi di luar Jawa masih berjalan hingga tahun 1915. Program tersebut
(Sistem Tanam Paksa) dijalankan dengan nama sistem sewa tanah dalam UU Agraria
1870.
B. Dampak dan Akibat Sistem Tanam Paksa
Dampak dan Akibat Tanam Paksa - Pelaksanaan tanam paksa
banyak menyimpang dari aturan sebenarnya dan memiliki kecenderungan untuk
melakukan eskploitasi agraris semaksimal mungkin. Oleh sebab itu, Tanam Paksa
menimbulkan akibat yang bertolak belakang bagi Bangsa Indonesia dan Belanda,
diantaranya adalah sebagai berikut.
1) Dampak Bagi Indonesia
a. Beban rakyat menjadi sangat berat karena harus menyerahkan
sebagian tanah dan hasil panennya, mengikuti kerja rodi serta membayar pajak.
b. Sawah ladang menjadi terbengkelai karena diwajibkan kerja
rodi yang berkepanjangan sehingga penghasilan menurun drastis.
c. Timbulnya wabah penyakit dan terjadi banyak kelaparan di
mana-mana.
d. Timbulnya bahaya kemiskinan yang makin berat.
e. Rakyat Indonesia mengenal tanaman dengan kualitas ekspor.
f. Rakyat Indonesia mengenal teknik menanam berbagai jenis
tanaman baru.
2) Dampak Bagi Belanda
a. Kas Negeri Belanda yang semula kosong menjadi dapat
terpenuhi.
b. Penerimaan pendapatan melebihi anggaran belanja (Surplus).
c. Hutang-hutang Belanda terlunasi.
d. Perdagangan berkembang pesat.
e. Amsterdam sukses dibangun menjadi kota pusat perdagangan
dunia.
C. Akhir Sistem Tanam Paksa
Tanam paksa yang berakibat banyak hal negative bagi bangsa
Indonesia, yang pada akhirnya menimbulkan reaksi keras dari berbagai kalangan,
baik di negeri Belanda sendiri maupun Indonesia, seperti Eduard Dowes Dekker
dan Baron Van Hoevel.
I. Eduard Douwes
Dekker
Merupakan seorang pejabat Belanda
yang pernah menjabat sebagai Asisten Residen Lebak (Banten). Douwes Dekker
cinta kepada penduduk pribumi, khususnya yang sengsara karena tanam paksa.
Menggunakan nama samaran Multatuli yang memiliki arti “aku telah banyak
menderita”, ia menulis buku berjudul Max Havelaar atau Lelang Kopi Persekutuan
Dagang Belanda (1859) yang menceritakan kesengsaraan rakyat indonesia akibat
Sistes Tanam Paksa.
II. Baron Van
Hoevel
Merupakan
seorang missionaris yang pernah tinggal di Indonesia (1847). Dalam
perjalanannya di Bali, Madura dan Jawa. Ia banyak melihat kesengsaraan rakyat
akibat adanya Cultuurstelsel. Setelah pulang ke Belanda dan terpilih menjadi
anggota parlemen, ia sering melakukan protes terhadap pelaksanaan tanam paksa,
ia gigih dalam berjuang menuntut dihapusnya tanam paksa.
Akibat adanya protes tersebut, pemerintah Belanda secara
bertahap menghapuskan Tanam Paksa. Pada tahun 1865 Kayu Manis, Teh dan Nila
dihapuskan, Pada tahun 1866 tembakau, kemudian tebu pada tahun 1884. Sedangkan
kopi merupakan tanaman yang paling akhir dihapus, yaitu pada tahun 1917 karena
kopi paling banyak memberi keuntungan.
4. Sistem Ekonomi Kapitalisme Liberal dan Tujuannya
A. Terbentuknya Sistem Ekonomi Kapitalisme Liberal
Pelaksanaan
politik kolonial liberal di Indonesia tidak terlepas dari perubahan politik
Belanda. Pada tahun 1850, golongan liberal di negeri Belanda mulai memperoleh
kemenangan dalam pemerintahan. Kemenangan itu diperoleh secara mutlak pada
tahun 1870, sehingga tanam paksa dapat dihapuskan. Mereka berpendapat bahwa
kegiatan ekonomi di Indonesia harus ditangani oleh pihak swasta. Pemerintah
hanya mengawasi saja, yaitu hanya sebagai polisi penjaga malam yang tidak boleh
campur tangan dalam bidang ekonomi. Sistem ini akan menumbuhkan persaingan
dalam rangka meningkatkan produksi perkebunan di Indonesia. Dengan demikian
pendapatan negara juga akan bertambah banyak.
Untuk mewujudkan sistem tersebut, pada
tahun 1870 dan 1900 di Indonesia dilaksanakan politik kolonial liberal atau
sering disebut “politik pintu terbuka” (open door policy). Sejak saat itu
pemerintahan Hindia Belanda membuka Indonesia bagi para pengusaha swasta asing
untuk menanamkan modalnya, khususnya di bidang perkebunan. Selama masa ini,
pihak-pihak swasta Belanda maupun swasta Eropa lainnya mendirikan berbagai
perkebunan - perkebunan kopi, teh, gula, dan kina. Pembukaan
perkebunan-perkebunan besar ini dimungkinkan oleh Undang-undang Agraria
(Agrarische Wet) yang dikeluarkan pada tahun 1870. Pada suatu pihak
Undang-undang Agraria membuka peluang bagi orang-orang asing, artinya
orang-orang bukan pribumi Indonesia untuk menyewa tanah dari rakyat Indonesia.
Berikut merupakan isi pokok Undang-Undang Agraria tahun 1870:
1) Pribumi diberi hak memiliki tanah dan menyewakannya kepada
pengusaha swasta, serta
2) Pengusaha dapat menyewa
tanah dari gubernemen
dalam jangka waktu 75 tahun.
Dikeluarkannya UU Agraria ini mempunyai tujuan yaitu:
1) Memberi kesempatan dan jaminan kepada swasta asing (Eropa)
untuk membuka usaha dalam bidang perkebunan di Indonesia
2) Melindungi hak atas tanah penduduk agar tidak hilang
(dijual).
UU Agraria tahun 1870 mendorong
pelaksanaan politik pintu terbuka yaitu membuka Jawa bagi perusahaan swasta.
Kebebasan dan keamanan para pengusaha dijamin. Pemerintah kolonial hanya
memberi kebebasan para pengusaha untuk menyewa tanah, bukan untuk membelinya.
Hal ini dimaksudkan agar tanah penduduk tidak jatuh ke tangan asing. Tanah
sewaan itu dimaksudkan untuk memproduksi tanaman yang dapat diekspor ke Eropa.
Selain UU Agraria 1870, pemerintah
Belanda juga mengeluarkan Undang - Undang Gula (Suiker Wet) tahun 1870.
Tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan yang lebih luas kepada para pengusaha
perkebunan gula. Isi dari Undang - Undang Gula yaitu:
1) Perusahaan-perusahaan gula milik pemerintah akan dihapus
secara bertahap.
2) Pada tahun 1891
semua perusahaan gula
milik pemerintah harus sudah
diambil alih oleh swasta.
Dengan adanya UU Agraria dan UU Gula
tahun 1870, banyak swasta asing yang menanamkan modalnya di Indonesia, baik
dalam usaha perkebunan maupun usaha pertambangan. Berikut ini beberapa
perkebunan asing yang muncul di Indonesia :
1) Perkebunan tembakau di Deli, Sumatra Utara.
2) Perkebunan tebu di Jawa Tengah dan Jawa Timur.
3) Perkebunan kina di Jawa Barat.
4) Perkebunan karet di Sumatra Timur.
5) Perkebunan kelapa sawit di Sumatera Utara.
6) Perkebunan teh di Jawa Barat dan Sumatera Utara.
B. Tujuan Sistem Kapitalisme Liberal (Politik Pintu Terbuka)
Sistem Kapitalisme Liberal dilaksanakan dengan beberapa tujuan. Tujuan sistem politik ekonomi liberal di Indonesia antara lain sebagai berikut.
1) Mendapatkan bahan mentah atau bahan baku industry di Eropa.
2) Mendapatkan tenaga kerja yang murah.
3) Menjadi tempat pemasaran barang-barang produksi Eropa.
4) Menjadi tempat penanaman modal asing.
C. Dampak Sistem Kapitalisme Liberal (Politik Pintu Terbuka)
Politik Pintu Terbuka yang diharapkan
dapat memperbaiki kesejahteraan rakyat, justru membuat rakyat semakin
menderita. Eksploitasi terhadap sumber-sumber pertanian maupun tenaga manusia
semakin. Berikut merupakan dampak yang ditimbulkan oleh Politik Pintu Terbuka
(Kapitalisme Liberal) bagi rakyat yaitu:
1) Dibangunnya fasilitas perhubungan dan irigasi.
2) Rakyat menderita dan miskin.
3) Rakyat mengenal sistem
upah dengan uang,
juga mengenal barang-barang
ekspor dan impor.
4) Timbul pedagang perantara.
Pedagang-pedagang tersebut pergi
ke daerah pedalaman,
mengumpulkan hasil pertanian dan menjualnya kepada grosir.
5) Industri atau usaha
pribumi mati karena
pekerja-pekerjanya banyak yang pindah bekerja di perkebunan dan
pabrik-pabrik.
Dampak politik pintu terbuka bagi
Belanda sangat besar. Negeri Belanda
mencapai kemakmuran yang sangat pesat. Sementara rakyat di negeri jajahan
sangat miskin dan menderita. Oleh karena itu, Van Deventer mengajukan politik
yang diperjuangkan untuk kesejahteraan rakyat. Politik ini dikenal dengan
Politik Etis atau Politik Balas Budi karena Belanda dianggap mempunyai hutang
budi kepada rakyat Indonesia yang dianggap telah membantu meningkatkan
kemakmuran negeri Belanda. Politik etis yang diusulkan Van Deventer ada tiga
hal, sehingga sering disebut Trilogi van Deventer. Berikut ini Isi Trilogi van Deventer antara
lain:
1) Irigasi (pengairan), yaitu diusahakan pembangunan irigasi
untuk mengairi sawah-sawah milik penduduk untuk membantu peningkatan
kesejahteraan penduduk.
2) Edukasi (pendidikan), yaitu penyelenggaraan pendidikan bagi
masyarakat pribumi agar mampu menghasilkan kualitas sumber daya manusia yang
lebih baik.
3) Migrasi (perpindahan penduduk), yaitu perpindahan penduduk
dari daerah yang padatpenduduknya (khususnya Pulau Jawa) ke daerah lain yang
jarang penduduknya agar lebih merata.
Pada dasarnya kebijakan-kebijakan yang
diajukan oleh van Deventer tersebut baik. Akan tetapi dalam pelaksanaannya
terjadi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh para pegawai Belanda. Berikut
ini penyimpangan-penyimpangan tersebut:
1) Irigasi
Pengairan
(irigasi) hanya ditujukan kepada tanah-tanah yang subur untuk perkebunan swasta
Belanda. Sedangkan milik rakyat tidak dialiri air dari irigasi.
2) Edukasi
Pemerintah
Belanda membangun sekolah-sekolah. Pendidikan ditujukan untuk mendapatkan
tenaga administrasi yang cakap dan murah Pendidikan yang dibuka untuk seluruh rakyat, hanya diperuntukkan
kepada anak-anak pegawai negeri dan
orang-orang yang mampu. Terjadi diskriminasi pendidikan yaitu pengajaran di
sekolah kelas I untuk anak-anak pegawai negeri dan orang-orang yang berharta,
dan di sekolah kelas II kepada anak-anak pribumi dan pada umumnya.
3) Migrasi
Migrasi
ke daerah luar Jawa hanya ditujukan ke daerah - daerah yang di kembangkan
perkebunan - perkebunan milik Belanda. Hal ini karena adanya permintaan yang
besar akan tenaga kerja di daerah-daerah perkebunan seperti perkebunan di
Sumatra Utara, khususnya di Deli, Suriname, dan lain-lain. Mereka dijadikan
kuli kontrak. Migrasi ke Lampung mempunyai tujuan menetap. Karena migrasi
ditujukan untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga kerja, maka tidak jarang banyak
yang melarikan diri. Untuk mencegah agar pekerja tidak melarikan diri,
pemerintah Belanda mengeluarkan Poenale Sanctie, yaitu peraturan yang
menetapkan bahwa pekerja yang melarikan diri akan dicari dan ditangkap polisi,
kemudian dikembalikan kepada mandor atau pengawasnya.
Walaupun pemikiran liberalisme di
Hindia-Belanda diawali dengan harapan-harapan besar mengenai keunggulan sistem
liberal dalam meningkatkan perkembangan ekonomi koloni sehingga menguntungkan
kesejahteraan rakyat Belanda maupun rakyat Indonesia, namun pada akhir abad 19
terlihat jelas bahwa rakyat Indonesia sendiri tidak mengalami tingkat
kemakmuran yang lebih baik dari sebelumnya. Meskipun produksi untuk ekspor
meningkat dengan pesat antara tahun 1870-1900, namun pada akhir abad 19 mulai
nampak bahwa orang-orang Indonesia di pulau Jawa telah mengalami kemerosotan
dalam taraf hidup mereka.
5. Sejarah Era Pendudukan Jepang Yang Pernah Terjadi di Indonesia
A. Masuknya Jepang Ke Indonesia
Jepang merupakan salah satu negara yang pernah menjajah
bangsa Indonesia. adapun masa kependudukan Jepang di Indonesia ada antara tahun
1942 hingga tahun 1945. Kedatangan negara Jepang ke Indonesia bermula pada
tanggal 1 Maret 1942. Pada waktu itu, negara Jepang telah sukses mendaratkan
tentara- tentaranya di pulau jawa dengan tiga titik , yaitu di Teluk Banten,
Eretan Wetan atau Jawa Barat dan Kranggan (Jawa Tengah).
Kedatangan Jepang di Indonesia tersebut berakibat pada suhu
politik yang ada pada saat itu. Bahkan pemerintahan Belanda yang pada waktu itu
masih berkuasa di Indonesia segera menyerah tanpa syarat kepada Jepang di bawah
pimpinan Letnan Jenderal Hitoshi Imamura. Serah terima kekuasaan Belanda kepada
pemerintahan Jepang tersebut kemudian diadakan pada tanggal 8 Maret 1942 di
Kalijati.
Dengan berakhirnya serah terima tersebut, menandai
berakhirnya kekuasaan Belanda di Indonesia dan akan dimulainya kekuasaan baru
yang dipimpin oleh pemerintahan Jepang. Ketika pertama kali Jepang berkuasa di
Indonesia, kemudian ia membentuk Indonesia menjadi tiga wilayah komando. Adapun
ketiga wilayah komando tersebut yaitu meliputi tentara ke – 16 di Pulau Jawa
dan Madura yang berpusat di wilayah Batavia , Tentara ke – 25 di Sumatera yang
berpusat di Bukit Tinggi dan yang terakhir yaitu armada selatan ke -2 terdapat
di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara , dan Papua Barat yang
berpusat di kota Makassar.
Pada saat orang Jepang datang ke Indonesia , mereka disambut
dengan sangat baik oleh masyarakat Indonesia (orang- orang Jawa). Hal tersebut dikarenakan
masyarakat pada saat itu menganggap bahwa kedatangan tentara Jepang ke
Indonesia telah sesuai dengan ramalan Joyoboyo. Oleh karena sikap rakyat yang
baik dan bersahabat tersebut telah memudahkan orang- orang Jepang dalam
mendirikan pemerintahan militernya. Sikap rakyat Indonesia kapada orang – orang
Jepang seperti tersebut disebabkan rakyat Indonesia tidak menyadari bahwasannya
mereka telah mendapatkan propaganda dari pihak Jepang.
Pihak Jepang mendapatkan simpati dari rakyat Indonesia karena
pihak Jepang telah melakukan berbagai macam upaya untuk mendapatkan hati rakyat
Indonesia (khususnya rakyat Jawa). Adapun contoh upaya- upaya yang telah
dilakukan Jepang untuk mendapatkan simpati dari rakyat Indonesia yaitu dengan
mendirikan Gerakan Tiga A (3A) dengan slogannya yaitu Jepang Cahaya Asia,
Jepang Pelindung Asia, Jepang Saudara Asia. Kemudian, Jepang pun mengangkat
orang- orang pribumi untuk menduduki di berbagai kursi pemerintahan dengan
menghapuskan prinsip turun temurun dan yang terakhir yaitu Jepang menetapkan
wilayah- wilayah Voorstenlanden sebagai daerah istimewa (Kochi).
Adapun tujuan Jepang melakukan propaganda tersebut adalah
untuk membuat masyarakat pribumi Indonesia menerima didirikannya pemerintahan
militer, untuk mengarahkan kebijakan- kebijakan pemerintah militer agar dapat
menghapuskan pengaruh- pengaruh barat di kalangan rakyat Jawa dan memobilisasi
rakyat Jawa agar Jepang mendapatkan kemenangan ketika melakukan perang Asia
Timur Raya.
B. Keadaan Ekonomi Rakyat Saat Pendudukan Jepang
Pada jaman pendudukan Jepang kehidupan ekonomi rakyat sangat
menderita. Lemahnya ekonomi rakyat berawal dari sistem bumi hangus Hindia
Belanda ketika mengalami kekalahan dari Jepang pada bulan Maret 1942. Sejak
itulah kehidupan ekonomi menjadi lumpuh dan keadaan ekonomi berubah dari
ekonomi rakyat menjadi ekonomi perang. Langkah pertama yang dilakukan Jepang
adalah merehabilitasi prasarana ekonomi seperti jembatan, alat-alat
transportasi dan komunikasi. Selanjutnya Jepang menyita seluruh kekayaan musuh
dan dijadikan hak milik Jepang, seperti perkebunan - perkebunan, bank - bank,
pabrik - pabrik, perusahaan - perusahaan, telekomunikasi dan lainlain. Hal ini
dilakukan karena pasukan Jepang dalam melakukan serangan ke luar negaranya
tidak membawa perbekalan makanan Kebijakan ekonomi pemerintah pendudukan Jepang
diprioritaskan untuk kepentingan perang. Perkebunan kopi, teh dan tembakau yang
dianggap sebagai barang kenikmatan dan kurang bermanfaat bagi kepentingan
perang diganti dengan tanaman penghasil bahan makanan dana tanaman jarak untuk
pelumas.
Pola ekonomi perang yang dilancarakan oleh Tokyo dilaksanakan
secara konsekuen dalam wilayah yang diduduki oleh angkatan perangnya. Setiap
lingkungan daerah harus melaksanakan autarki (berdiri di atas kaki sendiri), yang
disesuaikan dengan situasi perang. Jawa dibagi atas 17 lingkungan autarki,
Sumatra atas 3 lingkungan dan daerah Minseifu (daerah yang diperintah Angkatan
Laut Jepang) dibagi atas 3 lingkungan autarki. Karena dengan sistem
desentralisasi maka Jawa merupakan bagian daripada “Lingkungan Kemakmuran
Bersama Asia Timur Raya” yang mempunyai dua tugas, yakni:
a. Memenuhi kebutuhan sendiri untuk tetap bertahan
b. Mengusahakan produksi barang- barang untuk kepentingan
perang.
Seluruh kekayaan alam Indonesia
dimanfaatkan Jepang untuk biaya perang. Bahan makanan dihimpun dari rakyat
untuk persediaan prajurit Jepang seharihari, bahkan juga untuk keperluan perang
jangka panjang.
C. Romusha
Luasnya
daerah pendudukan Jepang, menyebabkan Jepang memerlukan tenaga kerja yang
sebanyak-benyaknya untuk membangun sarana pertahanan berupa kubu-kubu
pertahanan, lapangan udara darurat, gudang bawah tanah, jalan raya dan
jembatan. Tenaga untuk mengerjakan semua itu, diperoleh dari desa-desa di Jawa
yang padat melalui sistem kerja paksa yang dikenal dengan Romusha.
Romusha (buruh, pekerja) adalah
panggilan bagi orang-orang yang dipekerjakan secara paksa pada masa penjajahan
Jepang di Indonesia dari tahun 1942 hingga 1945. Romusha adalah sebuah kata
Jepang yang berarti semacam “serdadu kerja”, yang secara harfiah diartikan
sebagai seorang pekerja yang melakukan pekerjaan sebagi buruh kasar. Kebanyakan
romusha adalah petani, dan sejak Oktober 1943 pihak Jepang mewajibkan para
petani menjadi romusha. Mereka dikirim untuk bekerja di berbagai tempat di
Indonesia serta Asia Tenggara seperti Birma, Muangthai, Vietnam, Malaysia, dan
Serawak. Jumlah orang-orang yang menjadi romusha diperkirakan mencapai 4-10
juta orang.
Tenaga romusha diperoleh dari desa-desa
di Jawa yang padat penduduknya melalui program Kinrohosi/kerja bakti. Pada
awalnya mereka melakukannya dengan sukarela, lambat laun karena terdesak perang
Pasifik maka pengerahan tenaga diserahkan pada panitia pengerahan (Romukyokai)
yang ada di setiap desa. Waktu itu setiap kepala keluarga diwajibkan
menyerahkan seorang anak lelakinya untuk berangkat menjadi romusha. Namun bagi
golongan masyarakat kaya seperti pedagang, pejabat, orang-orang Cina dapat
menyogok pejabat pelaksana pengerahan tenaga atau dengan membayar kawan
sekampung yang miskin untuk menggantikannya sehingga terhindar dari kewajiban
untuk menjadi romusha.
Mula-mula tugas yang dilakukan bersifat
sukarela dan tidak begitu jauh dari tempat tinggal penduduk, namun
lama-kelamaan pengerahan tenaga kerja berubah menjadi paksaan. Di tempat-tempat
mereka bekerja, mereka diperlakukan secara kasar. Kesehatan tidak dijamin,
makanan tidak cukup, serta pekerjaan yang sangat berat. Bahkan, untuk pakaian
para romusha hanya menggenakan celana dari karung goni untuk menutupi auratnya.
Bahan karung goni sendiri merupakan bahan yang tidak nyaman dikenakan dan
menjadi sarang kutu. Dengan keadaan yang sedemikian rupa tentu saja menjadi
sarang bagi penyakit, sehingga banyak diantara romusha yang meninggal ditempat kerjanya
karena sakit, kekurangan makan serta kecapaian ataupun kecelakaan. Berita buruk
ini kemudian tersebar dan menjadi rahasia umum, sehingga banyak orang yang
takut menjadi romusha.
Untuk menghilangkan ketakutan penduduk
dan menutupi rahasia itu, sejak tahun 1943 Jepang melancarkan kampanye baru,
yang mengatakan bahwa romusha adalah “prajurit ekonomi” atau “pahlawan
pekerja”. Penggunaan kata “kuli” bagi romusha dianggap menghina dan merendahkan
derajat “prajurit ekonomi” ini. Mereka digambarkan sebagai prajurit-prajurit
yang menunaikan tugas-tugas sucinya untuk angkatan perang Jepang dan sumbangan
mereka terhadap usaha perang itu mendapat pujian setinggi langit.
Pengerahan romusha tidak lain karena
motivasi Jepang memenangkan perang. Motivasi Jepang ekspansi ke selatan adalah
faktor ekonomi terutama Sumber Daya Alam. Beberapa tindakan Jepang dalam
memeras sumber daya alam dengan cara-cara berikut ini :
1. Petani wajib menyetorkan hasil panen berupa padi dan jagung
untuk keperluan konsumsi militer Jepang. Hal ini mengakibatkan rakyat menderita
kelaparan.
2. Penebangan hutan secara besar-besaran untuk keperluan
industri alat-alat perang, misalnya kayu jati untuk membuat tangkai senjata.
Pemusnahan hutan ini mengakibatkan banjir dan erosi yang sangat merugikan para
petani. Di samping itu erosi dapat mengurangi kesuburan tanah.
3. Perkebunan-perkebunan yang tidak ada kaitannya dengan
keperluan perang dimusnahkan, misalnya perkebunan tembakau di Sumatera.
Selanjutnya petani diwajibkan menanam pohon jarak karena biji jarak dijadikan
minyak pelumas mesin pesawat terbang. Akibatnya petani kehilangan lahan
pertanian dan kehilangan waktu mengerjakan sawah. Sedangkan untuk
perkebunan-perkebunan kina, tebu, dan karet tidak dimusnahkan karena tanaman
ini bermanfaat untuk kepentingan perang.
4. Penyerahan ternak sapi, kerbau dan lain-lain bagi pemilik
ternak. Kemudian ternak dipotong secara besar-besaran untuk keperluan konsumsi
tentara Jepang. Hal ini mengakibatkan hewan-hewan berkurang padahal diperlukan
untuk pertanian, yakni untuk membajak.
Hal tersebut didasarkan pada kenyataan
bahwa Jepang tidak memiliki potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia
yang cukup guna menghadapi perang jangka panjang melawan sekutu. Sedangkan
tujuan utama Jepang pasca pendudukan adalah menyusun kembali rencana-rencana
ekonomi bagi dominasi ekonomi jangka panjang terhadap Asia Timur dan Tenggara,
dan menggairahkan kembali perekonomian Indonesia guna men Dampak
Romusha Bagi Bangsa Indonesia
Romusha memberikan akibat yang mendalam
bagi bangsa indonesia meskipun Jepang menjajah Indonesia hanya seumur jagung
apa yang dikatakan oleh ramalan Joyoboyo, atau lebih tepatnya 3 ½ tahun jepang
menjajah indonesia yaitu pada tahun 1942-1945 tetapi dalam waktu yang sesingkat
itu memumbuhkan dampak yang sangat mendalam bagi bangsa indonesia karena pada
waktu itu sangat menderita dengan adanya romusha rakyat indonesia hidup
bagaikan tulang tanpa daging pakaian compang-camping kelaparan dimana-mana atau
rakyat indonesia dibawah titik nadir masyarakat yang terbelakang, miskin, teringgal
untuk lebih khusus lagi akan dipaparkan dampak dari Romusha sebagai berikut:
1. Bidang Ekonomi
Keadaan
ekonomi di Indonesia mengalami kemerosotan. Penyebabnya antara lain adalah
sebagai berikut:
a. Para penyuluh pertanian bukan tenaga-tenaga ahli pertanian.
b. Hewan-hewan yang berguna bagi pertanian banyak yang dipotong.
c. Kurangnya tenaga kerja petani karena banyak yang dijadikan
romusha.
d. Banyaknya penebangan hutan liar.
e. Kewajiban menyerahkan hasil bumi.
2. Bidang Sosial dan Budaya
Kepala–kepala
desa dan camat yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan itu sering menunjukkan
untuk menjadi romusha dipilih orang–orang yang tidak mereka sukai atau dipilih
orang yang ditakuti oleh masyarakat desa setempat. Berjuta- juta rakyat
menderita kelaparan dan serba kekurangan. Dijalankannya program kerja tanam
paksa romusha lebih menambah hancurnya perasaan ketentraman masyarakat jawa.
Pengaruh buruk dari sistem romusha itu masih ditambah lagi oleh pelaksanaan
setempat yang memungkinkan dapat dibelinya pengecualian atau kewajiban menjadi
romusha. Tentu saja hal itu dapat dilakukan oleh golongan masyarakat kaya.
3. Dampak bagi pekerja
Para
tenaga kerja yang disebut romusha kebanyakan meninggal karena kekurangan makan,
kelelahan, malaria dan terjangkit penyakit. Selain itu juga karena kerasnya
pengawasan dan siksaan Jepang yang kejam dan tidak berperi kemanusiaan.
Dibarak-barak romusha tidak tersedia perawatan dan tenaga kesehatan.
Seakan-akan telah menjadi rumus bahwa siapa yang tidak lagi kuat bekerja maka
akan mati. Sebagai mana alam pemikiran jepang, bahwa bukan manusianya yang
diperhitungkan melainkan tujuannya yaitu “menang perang”.dukung perang.
6. Mewujudkan Cita – Cita Ekonomi Merdeka
Pada saat Indonesia dijajah oleh Belanda dan Jepang, rakyat
Indonesia sangat tersiksa terutama dalam hal ekonomi. Dalam aspek fisik yang
nyata terlihat kemiskinan endemis yang makin meluas, kesehatan yang merosot
serta angka kematian yang tinggi. Dalam aspek non fisik terlihat kemiskinan
mentalitas akibat rongrongan dan ketakutan yang tidak proporsional. Kegelisahan
komunal dan ketidaktentraman kultural yang makin meningkat frekuensinya. Dapat
dikatakan bahwa keadaan petani dan masyarakat pedesaan di Jawa berada dalam
tingkat yang sangat buruk. Bagi masyarakat pedesaan Jawa yang penting adalah
bagaimana mereka dapat sekedar bertahan hidup, dalam situsi yang makin memburuk
dan suasana yang makin tak menentu kapan akan berakhir.
Hingga akhirnya para pemuda Indonesia ingin ekonomi Indonesia
merdeka yaitu ekonomi yang berkedaulatan tanpa ada tekanan dari pihak manapun
atau mewujudkan perekonomian tanpa pinjaman dari pihak manapun, dikelola secara
mandiri dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat.
Untuk mewujudkannya, rakyat Indonesia berfikir untuk
memerdekakan negara Indonesia terlebih dahulu. Untuk memerdekakan Indonesia,
para rakyat berjuang untuk mengusir penjajah. Pada tanggal 7 september 1944
Jepang menjanjikan kemerdekaan Indonesia dikemudian hari, apabila Indonesia
membantu Jepang memenangkan perang.
Sebagai tindak lanjut janji tersebut, pada tanggal 1 Maret
1945 Jendral Kumakichi Harada membentuk BPUPKI (Dokuritsu Junbi Cosakai).
Seiring berjalannya BPUPKI pada tanggal 6 Agustus 1945 kota Hirosima dibom atom
oleh sekutu. Pada tanggal 7 Agustus 1945 BPUPKI dibubarkan oleh pemerintah
Jepang karena dianggap terlalu cepat mewujudkan kehendak Indonesia merdeka dan
menolak adanya keterlibatan dari pemerintah Jepang dalam persiapan kemerdekaan
Indonesia.
Kemudian dibentuklah PPKI (Panitia persiapan kemerdekana
Indonesia). PPKI yang dipimpin oleh Ir. Soekarno. Pada 2 Agustus 1945 Ir.
Soekarno beserta Moh. Hatta dan Dr. Rajiman Widyadiningrat berangkat ke dalat,
vietnam bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kemerdekaan Indonesia.
Amerika Serikat kemudian membom atom kedua kota yang ada di
Jepang, yakni Hirosmia dan Nagasaki pada tanggal 6 Agustus dan 9 Agustus 1945.
Pemilihan kedua kota itu dikarenakan kedua kota tersebut merupakan pusat
industri di Jepang. Akhirnya pada tanggal 14 Agustus 1945 Jepang menyerah
kepada Sekutu dan berakhirnya juga masa pendudukan Jepang di Indonesia.
Bangsa Indonesia memanfaatkan kondisi yang demikian itu
dengan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia sebelum Sekutu datang, yakni pada
tanggal 17 Agustus 1945, Bung Karno di damping oleh Hatta membacakan proklamasi
kemerdekaan Indonesia. Dengan demikian maka berakhirlah kekuasaan Jepang di
Indonesia, dan Indonesia muncul menjadi satu negara yang merdeka.
Dengan dikumandangkannya Teks Proklamasi, bukan berarti
perjuangan bangsa Indonesia telah selesai. Proklamasi justru harus dipandang
sebagai titik awal perjuangan untuk mengisi kemerdekaan guna mewujudkan
cita-cita dan tujuan bangsa.
Pada masa awal kemerdekaan, bangsa Indonesia berupaya
mempertahankan dan mengisi kemerdekaan dengan menata berbagai bidang kehidupan,
antara lain bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya. Usaha-usaha tersebut
terus berjalan seiring dengan proses perjalanan sejarah bangsa Indonesia.
7. Perekonomian di Indonesia Setiap Periode Pemerintahaan, Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi.
A. Permerintahan Orde Lama
Pada tahun tahun pertama setelah kemerdekaan, keadaan ekonomi
di indonesia sangat buruk ekonomi nasional boleh di katakan mengalami
stagflasi. Defisit saldo neraca pembayaran dan defisit keungan pemerintah
sangat besar, kegiatan produksi di sektor pertanian dan sektor industri
manufaktur praktis terhenti tingkat inflasi sangat tinggi, hingga mencapai
lebih dari 500%. Semua ini di sebabkan oleh berbagai macam faktor, di antaranya
adalah pendudukan jepang, perang dunia ke II, perang revolusi dan manajemen ekonomi
makro yang buruk selama periode 1950-an struktur ekonomi Indonesia masih
peninggalan zaman kolonialisasi.
Sektor formal/modern, seperti pertimbangan, distribusi,
tranportasi, bank, dan pertanian komersial, yang memiliki konstribusi lebih
besar daripada sektor informal/tradisional terhadap output nasional atau produk
domestic bruto (PDB) di dominsai oleh perusahaan-perusahaan asing yang
kebanyakan berorientasi ekspor.
Pada umumnya kegiatan-kegiatan ekonomi yang masih di kuasai
oleh pengusaha asing yang relatif lebih padat kapital disbandingkan kegiatan
kegiatan ekonomi yang di didominasi oleh pengusaha pribumi dan berlokasi di
kota kota besar., seperti Jakarta-Surabaya keadaan ekonomi Indonesia terutama
setelah di lakukan nasionalisasi terhadap semua perusahaan asing di tanah air,
termasuk perusahaan-perusahaan milik belanda, menjadi lebih buruk dibandingkan
dengan keadaan ekonomi pada masa penjajahan belanda, ditambah lagi dengan
peningkatan laju inflasi yang tinggi pada dekate 1950-an. Pada masa pemerintahan
belanda, Indonesia memiliki laju pertumbuhan ekonomi yang cukup baik dengan
tingkat inflasi yang rendah dan stabil.
Selain kondisi politik di dalam negeri yang tidak mendukung,
buruknya perekonomian Indonesia pada masa pemerintahan orde lama juga
disebabkan oleh keterbatasan akan faktor faktor produksi, seperti orang orang
dengan tingkat kewirausahaan dan kapabilitas manajemen yang tinggi, tenaga
kerja dengan pendidikan/ketrampilan yang tinggi, dana untuk membangun
infraskstruktur yang sangat di butuhkan oleh industri, teknologi dan kemampuan
pemerintah untuk sendiri untuk menyusun rencana dan strategi pembangunan yang
baik.sejak kaninet pertama dibentuk setelah merdeka, pemenrintah Indonesia
memberikan priotritas stabilitasi, pertumbuhan ekonomi, pemangunan industri,
unifikasi dan rekontruksi, akan tetapi akibat keterbatasan faktor di atas dan
masalah politik nasional pada masa itu akhirnya rekonstruksi ekonomi setelah
perang revolusi tidak pernah terlaksana.
Pada akhir bulan September 1965, ketidakstabilan politik di
Indonesia mecapai puncaknya karena terjadinya kudeta yang gagal dari partai
komunis Indonesia (PKI) sejak peristiwa tersebut terjai perubahan politik yang
drastis di dalam negeri , yang selanjutnya juga mengubah sistem ekonomi yang di
anut Indonesia pada masa orde lama, yakni dari pemikiran-pemikiran sosialis ke
semikapitalis ( sistem yang tidak kapitalis sepenuhnya). sebenrnya sistem
perekonomian indonesia menurut UUD 1945 menganut sistem yang di landasi oleh
prinsip prinsip kebersamaan atau koperasi berdasarkan ideologi pancasila. Akan
tetapi dalam praktek sehari-hari pola perekonomian nasional cenderung memihak
sistem kapitalis, seperti di Negara Negara industri maju yang Karen pelaksaan
nya kurang baik mengakibatkan munculnya kesenjangan ekonomi di tanah air.
B. Pemerintahan Orde Baru
Sejak bulan Maret 1966 indonesia memasuki pemerintahan orde
baru. Berbeda dengan pemerintahan orde lama, dalam era orde baru ini perhatian
pemerintah lebih di tunjukan pada peningkatan kesajahteraan masyarakat lewat
pembangunan ekonomi dan sosial di tanah air. Pemerintah orde baru menjalin
kembali hubungan baik dengan pihak barat dan menjauhi pengaruh ideologi
komunis. Indonesia juga kembali menjadi anggota perserikatan bangsa bangsa
(PBB) dan lembaga lembaga dunia lainnya, seperti bank dunia dan dana moneter
internasional (IMP).
Sebelum rencana pembangunan lewat repelita dimulai,
pemerintah terlebih dahulu melakukan pemulihan stabilitas ekonomi,sosial, dan
politik serta rehabilitasi ekonomi. Sasaran dari kebijakan tersebut terutama
adalah menekan kembali tingkat inflasi, menurangi deficit keungan pemerintah,
dan menghidupkan kembali kegiatan produksi termasuk kegiatan ekspor. Usaha
pemerintah tersebut ditambah lagi dengan penyusunan rencana pembangunan lima
tahun secara bertahap dengan target target yang jelas . menjelang akhir tahun
1960-an, atas kerja sama dengan bank dunia, IMF dan ADB (bank poembangunan
asia) di bentuk suatu kelompok yang di sebut inter goverement on Indonesia
(IGGI) yang teridiri atas sejumlah Negara maju, dengan tujuan membiayai
pembangunan ekonomi di Indonesia. Dalam waktu relatif pendek setelah melakukan
perubahan sistem sistem politiknya sevara darstis dari yang pro menjadi anti
komunis Indonesia mendapat bantuan dana dari pihak barat.
Tujuan jangka panjang dari pembangunan ekonomi di Indonesia
pada masa orde baru adalah meningkatkan kesajahteraan masyarakat melalui suatu
proses industrialisasi dalam skala besar,yang pada saat itu di anggapsebagai
satu-satunya cara paling efektif untuk menanggulangi masalah-masalah ekonomi,
seperti kesempatan kerja dan defisit neraca pembayaran. Pada awalnya pemerintah
memusatkan pembangunan hanya di sektor sektor tertentu yang secara potensial
dapat menyumbangkan nilai tambah yang besar dalam waktu yang tidak panjang dan
hanya di pulau jawa karena pada saat itu fasilitas-fasilitas infrastruktur dan
sumber daya manusia relatif lebih baik di bandingkan di provinsi-provinsi
lainya di luar pulau jawa.
Pada bulan april 1969 repelita I dimulai dengan penakan utama
pada pembangunan sektor pertanian dan industri-industri yang terkait, seperti
agroindustry. Strategi pembangunan dan kebijakan ekonomi pada repelita I
terpusat pada pembangunan pembangunan industri-industri yang dapat mengahsilkan
devisa lewat ekspor dan subtititusi impor, industri-industri yang memproses
bhan bahan baku yang tersedia di dalam negeri, industri-industri yang padat
karya, industri-industri yang mendukung pembangunan regional., dan juga
industri-industri dasar, seperti pupuk, semen, kimia dasar, pulp, kertas dan
tekstil.
Dampak repelita I dan repelita-repelita berikutnya terhadap
perekonomian Indonesia cukup mengagumkan, terutama dilihat pada tingkatan
makro. Proses pembangunan berjalan sangat cepat dengan laju pertumbuhan rata
rata pertahun yang cukup tinggi jauh lebih baik dari pada selama orde lama.laju
pertumbuhan PDB Indonesia selama periode 1960-1966 yang hanya tumbuh rata rata
pertahun 1.90% dibandingkan selama periode 1966-1978 yang rata rata di atas 6%.
Secara sektoral, dapat di lihat bahwa laju meningkat dratis di bandingkan
sebelumnya.
Perubahan ekonomi struktural juga sangat nyata selama masa
orde baru bila di lihat dari perubahan pangsa PDB, terutama dari sektor
pertanian dan sektor industri . kontribusi sektor pertanian terhadap
pembentukan output nasional menurun sekitar hamper 54% pada tahun 1960 menjadi
sekitar 26% pada tahun 1983. Berdasarkan harga konstan, tren perkembangannya
juga sama, yakni menurun selama periode tersebut. Sedangkan persantase PDB yang
berasal dari sektor manufaktur mengingkat setiap tahun dari sekitar 8% menjadi
12%.
Meningkatnya kontribusi output dari sektor industri
manufaktur terhadap pembentukan/ pertumbuhan PDB selama periode orde baru
mencerminkan suatu proses industrilisasi atau transformasi ekonomi di Indonesia
dari Negara agraris menjadi Negara semiindustri. Pembangunan ekonomi yang
terjadi selama periode orde baru juga berdampak postif terhadap peningkatan
pendapatan masyarakat per kapita di Indonesia.
Proses pembangunan dan perubahan ekonomi semakin cepat
setelah sejak paro pertama dekade 1980-an pemerintah mengeluarkan berbagai
paket deregulasi yang di awali di sektor moneter/ perbankan dan di sektor rill
dengan tujuan utama meningkatkan ekspor nonmigas Indonesia dan pertumbuhan
ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Dengan adanya deregulasi-deregulasi
tersebut, sistem perekonomian Indonesia secara bertahap mengalami pergeseran
dari yang tersentralisasi ( pada periode
1970-an) menuju desentralisasi dan peranan sektor swasta semakin besar. Akan
tetapi pada tingkat meso dan mikro pembangunan selama ini boleh di katakan
tidak terlalu berhasil, bahkan dalam banyak aspek semakin buruk. Jumlah
kemiskinan, semakin besar bahkan, menjelang awal dekade 1990-an kesenjangan
cenderung meningkat sebagai reaksi pemerintah terhadap kenyataan di atas,
khususnya pada repelita VI, orientasi kebijakan-kebijakannya mengalami
perubahan dari penekanan yang hanya pertumbuhan ke pertumbuhan dengan
pemerataan. Untuk mengurangi tingkat kesenjangan dan kemiskinan, pemerintah
menjalankan berbagai macam program, terutrama di daerah pedesaan, seperti
profram inpres desa tertinggal (IDT), program keluarga sejahtera dan program
pembinaan usaha usaha kecil.
Kebijakan kebijakan eknomi selama orde baru memang telah
menghasilkan suatu proses transformasi ekonomi yang pesat laju pertumbuhan
ekonomi yang tinggi, tetapi dengan biaya yang sangat mahal dan fundamental
ekonomi yang rapuh. Hal terakhir ini dapat dilihat antara lain pada buruknya
kondisi sektor perbankan nasional dan semakin besar ketergantungan Indonesia
terhadap modal asing, termasuk pinjaman dan impor. Ini semua akhirnya membuat
Indonesia di landa suatu krisi ekonomi yang besar yang di awali oleh krisis
nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada pertengan tahun 1997.
C. Pemerintahan Era Reformasi
1)
Masa Kepemimpinan
B.J Habibie (21 Mei 1998 – 20 Oktober 1999)
Masa pemerintahan Habibie ditandai dengan dimulainya
kerjasama dengan Dana Moneter Internasional untuk membantu dalam proses
pemulihan ekonomi.
Selain itu, Habibie juga melonggarkan pengawasan terhadap
media massa dan kebebasan berekspresi. Di bidang ekonomi, ia berhasil memotong
nilai tukar rupiah terhadap dollar masih berkisar antara Rp 10.000 – Rp 15.000.
Namun pada akhir pemerintahannya, terutama setelah pertanggungjawabannya
ditolak MPR, nilai tukar rupiah meroket naik pada level Rp 6500 per dolar AS
nilai yang tidak akan pernah dicapai lagi di era pemerintahan selanjutnya.
Selain itu, ia juga memulai menerapkan independensi Bank
Indonesia agar lebih fokus mengurusi perekonomian Untuk menyelesaikan krisis moneter dan
perbaikan ekonomi Indonesia, BJ Habibie melakukan langkah-langkah sebagai
berikut :
a. Melakukan restrukturisasi dan rekapitulasi perbankan melalui
pembentukan BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) dan unit Pengelola Aset
Negara.
b. Melikuidasi beberapa bank yang bermasalah.
c. Menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar hingga di bawah
Rp. 10.000,00.
d. Membentuk lembaga pemantau dan penyelesaian masalah utang
luar negeri.
e. Mengimplementasikan reformasi ekonomi yang disyaratkan IMF.
f. Mengesahkan UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik
Monopoli dan Persaingan yang Tidak Sehat.
g. Mengesahkan UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2)
Masa Kepemimpinan
K.H Abdurrahman Wahid (20 Oktober 1999-23 Juli 2001)
Pada tahun 1999 kondisi perekonomian indoensia mulai
menunjukan adanya perbaikan. Laju pertumbuhan PDB mulai positif walaupun tidak
jauh dari 0% dan pada tahun 2000 proses pemulihan perekonomian Indonesia jauh
lebih baik lagi dengan laju pertumbuhan hamper mecapai 5%. Selain pertumbuhan
PDB. Laju inflasi dan tingkat suku bunga (SBI) juga rendah yang mencerminkan
bahwa kondisi moneter di dalam negeri sudah muali stabil.
Tetapi hubungan pemerintah Indonesia dengan IMF tidak begitu
baik, terutama karena amandemen UU No.23 tahun 1999 mengenai Bank Indonesia,
penerapan otonomi daerah, terutama menyangkut kebebasan daerah untuk pinjam
uang dari luar negeri dan revisi APBN 2001 yang terus terunda pelaksanaannya.
Tidak tuntasnya revisi tersebut mengakibatkan IMF menunda pecairan bantuannya
kepada pemerintah indonesai, padahal roda perekonomian nasional saat itu sangat
tergantung pada bantuan IMF. Selain itu Indonesia terancam di nyatakan bangkrut
oleh paris club (Negara Negara donor) karena defisit keungan yang terus
membengkak , tidak mungkin mampu membyar kembali utangnya yang sebagian besar
akan jatuh tempo tahun 2002 mendatang. Bahkan dunia juga sempat mengancam akan
menghentikan baru jika kesepakatan IMF dengan pemerintah Indonesia macet.
Memburuknya hubungan antara pemerintah dan IMF membuat pelaku
pelaku bisnis, termasuk investor asing, menjadi enggan melakukan kegiatan
bisnis atau menanamkan modalnya di Indonesia. Akibatnya, kondisi perekonomian
nasional pada masa pemerintahan reformasi cukup buruk. Bahkan, lembaga
pemeringkat internasional Moody’s investors service mengkonfirmasi bertambah
buruknya country risk Indonesia.meskipun beberapa indikator makro mengalami
perbaikan, namun karena kekhawatiran kondisi politik dan sosial, lembaga rating
seperti standar & poors menurunkan prospek jangka panjang Indonesia dari
stabil ke negatif.
Jika kondisi seperti ini terus berlangsung, tidak mustahil
tahun 2002 ekonomi Indonesia akan mengalami pertumbuhan jauh lebih kecil dari
tahun sebelumnya, bahkan bisa kembali negatif. Pemerintah tidak menunjukkan
keinginan yang sungguh-sungguh (political will) untuk menyelesaikan krisis
ekonomi hingga tuntas dengan prinsip once and for all. Pemerintah cenderung
menyederhanakan krisis ekonomi dewasa ini dengan menganggap persoalannya hanya
terbatas pada agenda masalah amandemen UU Bank Indonesia, desentralisasi
fiskal, restrukturisasi utang, dan
divestasi BCA dan Bank Niaga. Munculnya berbagai kebijakan pemerintah yang
controversial dan inkonsistens, termasuk pengenaan bea masuk impor mobil mewah
untuk kegiatan KTT G-15 yang hanya 5% (nominalnya 75%) dan pembebasan pajak
atas pinjaman luar negeri dan hibah, menunjukkan tidak adanya sense of crisis
terhadap kondisi riil perekonomian negara saat ini.
Fenomena makin rumitnya persoalan ekonomi ditunjukkan oleh
beberapa indikator ekonomi. Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)
antara 30 Maret 2000 hingga 8 Maret 2001 menunjukkan growth trend yang
negatif. Dalam perkataan lain, selama
periode tersebut IHSG merosot hingga lebih dari 300 poin yang disebabkan oleh
lebih besarnya kegiatan penjualan daripada kegiatan pembelian dalam perdagangan
saham di dalam negeri. Hal ini mencerminkan semakin tidak percayanya pelaku
bisnis dan masyarakat terhadap prospek perekonomian Indonesia, paling tidak
untuk periode jangka pendek.
Indikator kedua yang menggambarkan rendahnya kepercayaan
pelaku bisnis dan masyarakat terhadap pemerintah reformasi adalah pergerakan
nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.
Pada awal tahun 2000 kurs rupiah sekitar Rp7.000,- per dolar AS dan pada
tanggal 9 Maret 2001 tercatat sebagai hari bersejarah sebagai awal kejatuhan
rupiah, menembus level Rp10.000,- per dolar AS. Untuk menahan penurunan lebih
lanjut, Bank Indonesia secara agresif terus melakukan intervensi pasar dengan
melepas puluhan juta dolar AS per hari melalui bank-bank pemerintah. Namun,
pada tanggal 12 Maret 2001, ketika Istana Presiden dikepung para demonstran
yang menuntut Presiden Gus Dur mundur, nilai tukar rupiah semakin merosot.
Pada bulan April 2001 nilai tukar rupiah terhadap dolar AS
sempat menyentuh Rp12.000,- per dolar AS. Inilah rekor kurs rupiah terendah
sejak Abdurrahman Wahid terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia.
Lemah dan tidak stabilnya nilai tukar rupiah tersebut sangat
berdampak negatif terhadap roda perekonomian nasional yang bisa menghambat
usaha pemulihan, bahkan bisa membawa Indonesia ke krisis kedua yang dampaknya
terhadap ekonomi, sosial, dan politik akan jauh lebih besar daripada krisis
pertama. Dampak negatif ini terutama karena dua hal. Pertama, perekonomian
Indonesia masih sangat tergantung pada impor, baik untuk barang-barang modal
dan pembantu, komponen dan bahan baku, maupun barang-barang konsumsi.
kedua,utang luar negeri (ULN) Indonesia dalam nilai dolar AS, baik dari sektor
swasta maupun pemerintah, sangat besar.
Indikator-indikator lainnya adalah angka inflasi yang
diprediksi dapat menembus dua digit dan cadangan devisa yang pada minggu
terakhir Maret 2000 menurun dari 29 milyar dolar AS menjadi 28,875 dolar AS.
3)
Masa
Kepemimpinan Megawati Soekarno Putri (23 Juli 2001-20 Oktober 2004)
Masa kepemimpinan Megawati Soekarnoputri mengalami
masalah-masalah yang mendesak untuk dipecahkan adalah pemulihan ekonomi dan
penegakan hukum. Kebijakan-kebijakan yang ditempuh untuk mengatasi persoalan-persoalan
ekonomi antara lain :
a. Meminta penundaan pembayaran utang sebesar US$ 5,8 milyar
pada pertemuan Paris Club ke-3 dan mengalokasikan pembayaran utang luar negeri
sebesar Rp 116.3 triliun.
b. Kebijakan privatisasi BUMN. Privatisasi adalah menjual
perusahaan negara di dalam periode krisis dengan tujuan melindungi perusahaan
negara dari intervensi kekuatan-kekuatan politik dan mengurangi beban negara.
Hasil penjualan itu berhasil menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi
4,1 %. Namun kebijakan ini memicu banyak kontroversi, karena BUMN yang
diprivatisasi dijual ke perusahaan asing.
Di masa ini juga direalisasikan berdirinya KPK (Komisi
Pemberantasan Korupsi), tetapi belum ada gebrakan konkrit dalam pemberantasan
korupsi. Padahal keberadaan korupsi membuat banyak investor berpikir dua kali
untuk menanamkan modal di Indonesia, dan mengganggu jalannya pembangunan
nasional.
Meski ekonomi Indonesia mengalami banyak perbaikan, seperti
nilai mata tukar rupiah yang lebih stabil, namun Indonesia pada masa
pemerintahannya tetap tidak menunjukkan perubahan yang berarti dalam
bidang-bidang lain.
4)
Masa
Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (20 Oktober 2004 – 20 Oktober 2014)
a.
Pemerintahan
Indonesia Bersatu Jilid I
Masa Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono terdapat kebijakan
kontroversial yaitu mengurangi subsidi BBM, atau dengan kata lain menaikkan
harga BBM. Kebijakan ini dilatar belakangi oleh naiknya harga minyak dunia.
Anggaran subsidi BBM dialihkan ke subsidi sektor pendidikan dan kesehatan,
serta bidang-bidang yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Kebijakan kontroversial pertama itu menimbulkan kebijakan
kontroversial kedua, yakni Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin.
Kebanyakan BLT tidak sampai ke tangan yang berhak, dan pembagiannya menimbulkan
berbagai masalah sosial. Kebijakan yang ditempuh untuk meningkatkan pendapatan
perkapita adalah mengandalkan pembangunan infrastruktur massal untuk mendorong
pertumbuhan ekonomi serta mengundang investor asing dengan janji memperbaiki
iklim investasi. Salah satunya adalah diadakannya Indonesian Infrastructure
Summit pada bulan November 2006 lalu, yang mempertemukan para investor dengan
kepala-kepala daerah.
Pada pertengahan bulan Oktober 2006 , Indonesia melunasi
seluruh sisa utang pada IMF sebesar 3,2 miliar dolar AS. Dengan ini, maka
diharapkan Indonesia tak lagi mengikuti agenda-agenda IMF dalam menentukan
kebijakan dalam negeri. Namun wacana untuk berhutang lagi pada luar negeri
kembali mencuat, setelah keluarnya laporan bahwa kesenjangan ekonomi antara
penduduk kaya dan miskin menajam, dan jumlah penduduk miskin meningkat dari
35,10 jiwa di bulan Februari 2005 menjadi 39,05 juta jiwa pada bulan Maret
2006.
Hal ini disebabkan karena beberapa hal, antara lain karena
pengucuran kredit perbankan ke sector riil masih sangat kurang (perbankan lebih
suka menyimpan dana di SBI), sehingga kinerja sector riil kurang dan berimbas
pada turunnya investasi. Selain itu, birokrasi pemerintahan terlalu kental,
sehingga menyebabkan kecilnya realisasi belanja Negara dan daya serap, karena
inefisiensi pengelolaan anggaran. Jadi, di satu sisi pemerintah berupaya
mengundang investor dari luar negri, tapi di lain pihak, kondisi dalam negeri
masih kurang kondusif.
Selama masa pemerintahan SBY, perekonomian Indonesia memang
berada pada masa keemasannya. Indikator yang cukup menyita perhatian adalah
inflasi. Sejak tahun 2005-2009, inflasi berhasil ditekan pada single digit.
Dari 17,11% pada tahun 2005 menjadi 6,96% pada tahun 2009. Tagline strategi
pembangunan ekonomi SBY yang berbunyi pro-poor, pro-job, dan pro growth (dan
kemudian ditambahkan dengan pro environment) benar-benar diwujudkan dengan
turunnya angka kemiskinan dari 36,1 juta pada tahun 2005, menjadi 31,02 juta
orang pada 2010. Artinya, hampir sebanyak 6 juta orang telah lepas dari jerat
kemiskinan dalam kurun waktu 5 tahun. Ini tentu hanya imbas dari strategi SBY
yang pro growth yang mendorong pertumbuhan PDB.
Imbas dari pertumbuhan PDB yang berkelanjutan adalah
peningkatan konsumsi masyarakat yang memberikan efek pada peningkatan kapasitas
produksi di sector riil yang tentu saja banyak membuka lapangan kerja baru. Memasuki
tahun ke dua masa jabatannya, SBY hadir dengan terobosan pembangunannya berupa
master plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3 EI).
Melalui langkah MP3EI, percepatan pembangunan ekonomi akan dapat menempatkan
Indonesia sebagai negara maju pada tahun 2025 dengan pendapatan perkapita
antara UsS 14.250-USS 15.500, dengan nilai total perekonomian (PDB) berkisar
antara USS 4,0-4,5 triliun.
b.
Pemerintahan
Indonesia Bersatu Jilid II
Pada periode ini, pemerintah khususnya melalui Bank Indonesia
menetapkan empat kebijakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional
negara yaitu :
1. BI rate
2. Nilai tukar
3. Operasi moneter
4. Kebijakan makroprudensial untuk pengelolaan likuiditas dan
makroprudensial lalu lintas modal.
Dengan kebijakan-kebijakan ekonomi diatas, diharapkan
pemerintah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara yang akan berpengaruh
pula pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Hampir tujuh tahun sudah ekonomi Indonesia di tangan
kepemimpinan Presiden SBY dan selama itu pula perekonomian Indonesia boleh
dibilang tengah berada pada masa keemasannya. Beberapa pengamat ekonomi bahkan
berpendapat kekuatan ekonomi Indonesia sekarang pantas disejajarkan dengan 4
raksasa kekuatan baru perekonomian dunia yang terkenal dengan nama BIRC (Brazil,
Rusia, India, dan China).
Krisis global yang terjadi pada tahun 2008 semakin
membuktikan ketangguhan perekonomian Indonesia. Di saat negara-negara
superpower seperti Amerika Serikat dan Jepang berjatuhan, Indonesia justru
mampu mencetak pertumbuhan yang positif sebesar 4,5% pada tahun 2009.
Gemilangnya fondasi perekonomian Indonesia direspon dunia
internasional dengan menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara pilihan
tempat berinvestasi. Dua efeknya yang sangat terasa adalah Indeks Harga Saham
Gabungan (IHSG) mencapai rekor tertingginya sepanjang sejarah dengan berhasil
menembus angka 3.800. Bahkan banyak pengamat yang meramalkan sampai akhir tahun
ini IHSG akan mampu menembus level 4000.
8. Contoh Kasus Sejarah Ekonomi Indonesia Beserta Analisisnya
A. Contoh Kasus
Indonesian
president Jokowi: A reform-minded leader
by Qingzhen
Chen , January 22, 2017
http://globalriskinsights.com/2017/01/president-jokowi-reform-minded-leader/
http://globalriskinsights.com/2017/01/president-jokowi-reform-minded-leader/
Joko Widodo, known as Jokowi, won the
presidential election of Indonesia in 2014 by vowing to boost growth, attract
investments and improve infrastructure, making him the first president outside
of the political and military elite.
Having worked as a carpenter and later
as a furniture exporter before he was elected as the mayor of Jakarta, Jokowi
is portrayed as a reform-minded and liberal president. Since assuming the top
post in late 2014, he has carried out numerous reforms to fuel growth, albeit
with different degrees of success. Nonetheless, he has improved the country’s
fiscal credibility, improved public infrastructure, and created a
market-friendly investment environment.
Fuel
subsidy cuts and tax amnesty programs boost Indonesia’s fiscal credibility
Indonesia has a long record of budget
and current account deficits, and Jokowi’s efforts in cutting fuel subsidies
and his tax amnesty program have helped to improve the government’s fiscal
space, regarded as his greatest achievement in the first two years of his
presidency.
During the first three months of his
presidency, Jokowi ended the decades-long subsidies that created a huge burden
on government spending. The World Bank along with other international
institutions had advised Indonesia to abandon its energy subsidies. With the
help of low commodity prices, Jokowi’s administration pushed through with the
reform. The cuts freed up 19.8 percent of the 2015 state budget, with a total
of $20 billion to fund public spending for infrastructure and education.
To deal with tax evasion and fund
government spending, Jokowi’s administration also launched a tax amnesty
program in July 2016, which will run until March 2017. The first two phases of
the program saw the government collecting an extra 107 trillion rupiah ($8
billion) worth of tax revenue, almost 10 percent of the total tax revenue in
2016.
Economic
reforms improve ease of doing business in Indonesia
Indonesia is ranked among the worst
countries to do business with according to the World Bank’s ranking, and Jokowi
has made improving the index one of his top priorities. Between September 2015 and August 2016, with over 200 business regulations, his
government has introduced thirteen economic policy packages, which include
reducing processing time for establishing a business, issuing permits, cutting
administration costs, measures to support small and medium businesses, and
fiscal incentives to attract investments. A series of reforms have generated
waves of optimism that Indonesia is eager to integrate with the global
economy. Foreign investors responded
favorably to the economic reforms and saw an increase in foreign investment in
2015 by 19.2 percent.
So far, the reforms have helped the
country to improve its ease of doing business index from 106th to 91th place in
2017. But this is still very far behind Jokowi’s goal to move Indonesia’s
position to 40th by the end of his first term.
Another significant part of Jokowi’s
economic reform is the change of foreign ownership, which has helped to create
more opportunities for foreign investment.
With the support of Jokowi, the revised foreign ownership rules, known
as the negative investment list (DNI), which outline the industries and to what
extent foreign investment is allowed, have reduced the restricted sectors and
raised the foreign ownership limit for industries such as travel,
pharmaceutical, and creative. While the liberalisation remains restrictive, it
nonetheless demonstrates the government’s commitment to further liberalise the
economy and foreign access.
Public
infrastructure took momentum under Jokowi’s presidency after a slow start
Improvement in
infrastructure has been an icon of Jokowi’s administration. Suffering from a
minority parliament that was dominated by opposition parties, Jokowi’s
administration was slow in the execution of public spending for infrastructure
projects. However, over the last 12 months, Jokowi has consolidated his
political power and spending has finally picked up momentum. Last year, several
big projects came underway, including a third terminal opening at Jakarta’s
Soekarno–Hatta International Airport, the construction of a metro network
system in the capital, and a high-speed railway connecting the capital to the
country’s West Java province.
Infrastructure projects
continue to face structural challenges such as land acquisition and weak
cooperation between central and regional governments, especially land acquisition issues that have
at times raised concern for human rights. But Jokowi has showed determination
to push for infrastructure development and has appeared at the groundbreaking
of several big projects despite land acquisition processes still being
underway. While this may be seen as controversial, it ultimately boosts
investor confidence.
Political
consolidation frees up Jokowi’s efforts for more policy focus
Improving fiscal credibility and
speeding up infrastructure spending were the key achievements of Jokowi’s first
two years, but these could not have been achieved without the success of his
political manoeuvring through the complexity of the Indonesian political
system.
Jokowi began his presidency with a
parliament dominated by opposition parties, but within the last 12 months, he
has gained support of other political parties, including the opposition party,
Golkar, which is also the second largest political party in Indonesia. With the
help of Golkar, Jokowi has nearly 70 percent of the parliament behind him,
making the legislative process easier.
With a majority parliament, he was able
to pass through the controversial tax amnesty bill and reshuffle his cabinet in
July 2016, a second time within a year. His appointment of Sri Mylyani
Indrawati, a World Bank managing director, as a finance minister is widely
welcomed by investors as a sign of the government’s commitment to fiscal
discipline.
Despite coming from the outside of the
political circle, Jokowi has exhibited great political navigation skills. He is
now in a much stronger position to carry out his reforms and it is looking
increasingly likely that he will be re-elected in 2019 for a second term.
Looking ahead, logistics and
infrastructure deficiencies will continue to prevent Indonesia from reaching
its growth potential. Internal power struggles, especially within the ruling
party, the Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI-P), and chairwoman and
former president, Megawati Sukarnoputri pose the greatest challenges to
Jokowi’s political position. External factors such as the competition between
China and the US and the uncertainty of the global economy will weigh on
Indonesia’s economic development.
But investors have reasons to be hopeful
for Indonesia. Unlike many southeast Asian political leaders, who are either
suffering from international criticisms, tangled in corruption scandals, or
constrained by entrenched power struggles, Jokowi has the political power, and
his reform-minded and pro-business attitude is a sign of optimism in the
Indonesian market. Jokowi has set a target of 7 percent GDP growth by 2019.
While this is a rather ambitious target with the World Bank predicting
Indonesia to grow 5.3 percent in 2017, if Jokowi manages to secure a second
term, it is very likely he will be able to achieve it after 2019.
B. Analisis Kasus
Government
Efforts to reduce the government budget deficit by disconnecting the
fuel subsidy is the right step for quite a burden of energy subsidies in
government spending in recent years. Also the fuel subsidy and was very poorly targeted. Many senior citizens enjoy Subsidized fuel this is supposed to be enjoyed by the middle class. So the decision to REVOKE the subsidy is quite right. By no longer subsidize fuel energy bada government can Liberate
19.8 percent of the state budget in 2015 with a value of $ 20 billion
and with this cost savings sufficient to finance infrastructure and
public education.
And to avoid tax evasion and tax fraud the government issued a tax amnesty policy. Because right policy of many companies delinquent tax companies using this opportunity to pay taxes without penalty and tax amnesty program in two phases, the government managed to collect an additional budget of $ 8 billion dollars of tax revenue. Amount to quite a lot and almost 10 percent of total tax revenue.
Government policies to Attract Investors in value is pretty good by introducing thirteen package of economic policy will be very easy for investors to put investment in Indonesia. Investors did not take time and cost is not too much. But the government must Also think about the natural resources that are managed by investment companies investment Because it can cause long-term environmental damage and sometimes the distribution of its results is not comparable to natural damage the caused by the company. The government must Also Ensure that foreign companies are not too charge of the local market Because It can not worry about domestic products can not Compete with foreign products Tus losing the local market.
Repair infrasturkur Become one of the icons jokowi government. Encourages the Development infraskruktur can Increase the confidence of investors to invest in Indonesia.
And to avoid tax evasion and tax fraud the government issued a tax amnesty policy. Because right policy of many companies delinquent tax companies using this opportunity to pay taxes without penalty and tax amnesty program in two phases, the government managed to collect an additional budget of $ 8 billion dollars of tax revenue. Amount to quite a lot and almost 10 percent of total tax revenue.
Government policies to Attract Investors in value is pretty good by introducing thirteen package of economic policy will be very easy for investors to put investment in Indonesia. Investors did not take time and cost is not too much. But the government must Also think about the natural resources that are managed by investment companies investment Because it can cause long-term environmental damage and sometimes the distribution of its results is not comparable to natural damage the caused by the company. The government must Also Ensure that foreign companies are not too charge of the local market Because It can not worry about domestic products can not Compete with foreign products Tus losing the local market.
Repair infrasturkur Become one of the icons jokowi government. Encourages the Development infraskruktur can Increase the confidence of investors to invest in Indonesia.
DAFTAR PUSTAKA
Apridar. 2009. Ekonomi Internasional. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Budi, Untung. 2012. Hukum dan Etika Bisnis. Yogyakarta: CV Andi Offset.
Tulus T.H. Tambunan. 2001. Perekonomian Indonesia Teori dan
Temuan Empiris. Jakarta: Ghalia Indonesia
Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional.
2014. BUKU I Agenda Pembangunan Nasional.
Jakarta: Badan Perencanaan Pembanguan Nasional
Isnaeni, Hendri dan Apid. 2008. Romusa Sejarah yang terlupakan.
Yogyakarta: Ombak
Sumarmo, AJ. 1991. Pendudukan Jepang dan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Semarang:
IKIP Semarang Press
Dumairy. 1996. Perekonomian Indonesia. Jakarta: Erlangga
Poesponegoro, Marwati Djoned. 1993. Sejarah
Nasional Indonesia IV. Jakarta: Balai Pustaka
Ramadhan, Syamsudin. 2006. Liberalisme.
Suwanto, dkk. 1997. Sejarah Nasional dan
Umum. Semarang: Aneka Ilmu
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:bWNmwAXoUOsJ:rowland_pasariu.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/35471/sistem-perekonomianindonesia.pdf+&cd=7&hl=en&ct=clnk&gl=id Diakses hari Sabtu, 11
Maret 2017 pada pukul 11:47.
http://www.sejarah-negara.com/2013/09/monopoli-perdagangan-voc-di-indonesia.html Diakses
hari Sabtu, 11 Maret 2017 pada pukul 11:50.
http://www.academia.edu/10066141/Bubarnya_VOC_dan_praktik_Monopoli_di_Nusantara Diakses
hari Sabtu, 11 Maret 2017 pada pukul 11.51.
http://www.markijar.com/2015/10/sistem-tanam-paksa-lengkap-penjelasan.html Diakses hari Senin, 13 maret
2017 pada pukul 21:42
http://www.sejarawan.com/170-latar-belakang-masuknya-jepang-ke-indonesia.html Diakses
pada Senin, 13 Maret 2017 pukul 22.13
http://www.sarisejarah.com/2016/01/ringkasan-materi-sejarah-indonesia-masa.html Diakses hari Rabu, 15
Maret 2017 pada pukul 13.00.
www.sejarah-negara.com/2014/04/masa-pemerintahan-presiden-bj-habibie.html Diakses pada
Kamis, 16 Maret pada pukul 00.50
http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2011/04/sejarah-ekonomi-indonesia-orde-lama-era-reformasi-2/ Diakses hari Kamis, 16 maret pada pukul 00:57
http://globalriskinsights.com/2017/01/president-jokowi-reform-minded-leader/ Diakses pada Kamis, 23 Maret 2017
pukul 19.00
Kabar baik!! pencari pinjaman !!!
BalasHapusNama saya Alfred Daniel Nehemia dari bali Indonesia, roti CEO Daniel di Malaysia, Pertama-tama saya akan mengatakan bahwa Tuhan harus memberkati wanita jane karena mengenalkan saya kepada perusahaan pinjaman yang jujur dan halal sehingga saya benar-benar percaya bahwa Anda memberi tahu rekan kerja yang saya miliki Ide bagus untuk memulai bisnis tunggal saya sendiri karena mendapat pekerjaan tidak mudah jadi saya pergi ke bank untuk mendapatkan pinjaman (Rp800 juta) tapi mereka semua meminta uang muka setara dengan jumlah pinjaman saya tapi satu-satunya properti yang saya miliki adalah motor saya, yang membuat saya merasa kecewa
Jadi saya mencari perusahaan pinjaman online tapi kebanyakan curang dan curang, saya hampir kehilangan harapan dan kepercayaan diri sampai saya membaca artikel tentang lady jane tapi saya tidak sempat menutup tapi membaca artikelnya jadi saya mencoba pencarian online lain yang disebut craigslist. org dimana saya melihat iklan perusahaan Dangote Loan jadi saya memutuskan untuk melamar dan menghubungi lady jane juga
Dangote Loan Company memberikan pinjaman dengan suku bunga 2% dan tidak kurang dari Rp20 juta
Saya mengikuti prosedur di sana, memberikan semua yang diminta, saya juga sangat takut, tapi untuk kemuliaan tuhan, doa saya dijawab dan uang pinjaman saya ditransfer kepada saya tanpa masalah.
jadi jangan buang waktu anda kontak Dangote perusahaan pinjaman Via dangotegrouploandepartment@gmail.com
Anda juga bisa mencari di google untuk informasi lebih lanjut, ini nyata dan sangat nyata atau hubungi saya juga melalui email di alfreddaniel324@gmail.com dan juga di BBM: 7AEA8FA5
KABAR BAIK!!!
BalasHapusNama saya Aris Mia, saya ingin menggunakan media ini untuk mengingatkan semua pencari pinjaman sangat berhati-hati, karena ada penipuan di mana-mana, mereka akan mengirim dokumen perjanjian palsu untuk Anda dan mereka akan mengatakan tidak ada pembayaran dimuka, tetapi mereka adalah orang-orang iseng, karena mereka kemudian akan meminta untuk pembayaran biaya lisensi dan biaya transfer, sehingga hati-hati dari mereka penipuan Perusahaan Pinjaman.
Beberapa bulan yang lalu saya tegang finansial dan putus asa, saya telah tertipu oleh beberapa pemberi pinjaman online. Saya hampir kehilangan harapan sampai Tuhan digunakan teman saya yang merujuk saya ke pemberi pinjaman sangat handal disebut Ibu Cynthia, yang meminjamkan pinjaman tanpa jaminan dari Rp800,000,000 (800 juta) dalam waktu kurang dari 24 jam tanpa tekanan atau stres dan tingkat bunga hanya 2%.
Saya sangat terkejut ketika saya memeriksa saldo rekening bank saya dan menemukan bahwa jumlah yang saya diterapkan, telah dikirim langsung ke rekening bank saya tanpa penundaan.
Karena saya berjanji bahwa saya akan membagikan kabar baik, sehingga orang bisa mendapatkan pinjaman mudah tanpa stres. Jadi, jika Anda membutuhkan pinjaman apapun, silahkan menghubungi dia melalui email nyata: cynthiajohnsonloancompany@gmail.com dan oleh kasih karunia Allah ia tidak akan pernah mengecewakan Anda dalam mendapatkan pinjaman jika Anda menuruti perintahnya.
Anda juga dapat menghubungi saya di email saya: ladymia383@gmail.com dan Sety yang memperkenalkan dan bercerita tentang Ibu Cynthia, dia juga mendapat pinjaman baru dari Ibu Cynthia, Anda juga dapat menghubungi dia melalui email-nya: arissetymin@gmail.com sekarang, semua akan saya lakukan adalah mencoba untuk memenuhi pembayaran pinjaman saya bahwa saya kirim langsung ke rekening mereka bulanan.
Sebuah kata yang cukup untuk bijaksana.
BalasHapusSaya telah berpikir bahwa semua perusahaan pinjaman online curang sampai saya bertemu dengan perusahaan pinjaman Suzan yang meminjamkan uang tanpa membayar lebih dulu.
Nama saya Amisha, saya ingin menggunakan media ini untuk memperingatkan orang-orang yang mencari pinjaman internet di Asia dan di seluruh dunia untuk berhati-hati, karena mereka menipu dan meminjamkan pinjaman palsu di internet.
Saya ingin membagikan kesaksian saya tentang bagaimana seorang teman membawa saya ke pemberi pinjaman asli, setelah itu saya scammed oleh beberapa kreditor di internet. Saya hampir kehilangan harapan sampai saya bertemu kreditur terpercaya ini bernama perusahaan Suzan investment. Perusahaan suzan meminjamkan pinjaman tanpa jaminan sebesar 600 juta rupiah (Rp600.000.000) dalam waktu kurang dari 48 jam tanpa tekanan.
Saya sangat terkejut dan senang menerima pinjaman saya. Saya berjanji bahwa saya akan berbagi kabar baik sehingga orang bisa mendapatkan pinjaman mudah tanpa stres. Jadi jika Anda memerlukan pinjaman, hubungi mereka melalui email: (Suzaninvestment@gmail.com) Anda tidak akan kecewa mendapatkan pinjaman jika memenuhi persyaratan.
Anda juga bisa menghubungi saya: (Ammisha1213@gmail.com) jika Anda memerlukan bantuan atau informasi lebih lanjut